SUKSES PEMBELAJARAN DARING: ASUMSI ATAU MIMPI?

Beberapa tahun belakangan masalah “keseleo lidah” menjadi sebuah eskapisme untuk menghindari rasa malu yang diakibatkan oleh keinginan mencari sensasi kebijakan menutupi kekurangan dan meraih ambisi. Banyak pula model dan alasan untuk melakukannya bahkan tidak tanggung-tanggung dalam rangka meraih mimpinya, memanipulasi data guna mendukung asumsinya adalah hal yang dihalalkan. Sayangnya dalam dunia modern dimana masyarakat sudah mulai kritis dan “melek” teknologi, memanipulasi data untuk “mengkhianati” kebijakan justru menjadi bumerang yang kejam.

Sebuah asumsi teknokrat yang didasarkan pada bayangan masa depan bahwa kesuksesan penguasaan teknologi informasi di sebagian besar wilayah Indonesia terdengar sebagai hal yang mencengangkan. Sungguh sebuah kesuksesan yang membanggakan bagi pemerintah khususnya kementerian pendidikan jika satuan pendidikan kita sebagian besar (92,6% seperti dibayangkan) telah melaksankan kegiatan pembelaran melalui daring atau digital learning. Tapi ingatkah kita bahwa sebagian besar wilayah Indonesia masih jauh dari akses digital? Upaya untuk meningkatkan kemampuan digital untuk proses pembelajaran pun masih sangat terkendala oleh berbagai faktor, terutama faktor sosial-ekonomi? Maka ketika menampilkan data sukses besar Indonesia melakukan pengembangan pembelajaran berbasis digital melampaui kemampuan negara-negara maju sungguh sebuah fatamorgana yang meninabobokkan.

Pembangunan pendidikan berbasis digital adalah cita-cita, mimpi pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia. Program ini sempat menjadi salah satu program perioritas kebijakan bahkan jauh sebelum pandemi covid19 mewabah. Sayangnya pertentangan kepentingan politik dan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama untuk membangun basis yang diharapkan mendukung suksesnya program tersebut.

Pandemi covid19 memaksa setiap orang untuk melakukan aktivitas dari rumah termasuk kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meminimalisasikan resiko terburuk yang dapat saja menimpa peserta didik ketika mereka mengikuti pembelajaran secara konvensional. Oleh karena itu, untuk memenuhi hak anak-anak negeri mendapatkan pendidikan terbaik, maka pemerintah untuk sementara waktu memprogramkan pelaksanaan proses pembelajaran berbasis digital di semua satuan dan jenjang pendidikan. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak lantas membuat kita “bungah” dan menyimpulkan bahwa 90 persen lebih satuan pendidikan Indonesia, telah sukses melaksanakan pendidikan daring. Menyimpulkan bahwa pembelajaran digital telah sukses diberbagai wilayah Indonesia merupakan hal yang terburu-buru dan cenderung menyesatkan. Mengapa? Fakta bahwa terdapat sebagian besar wilayah terdepan, terjauh dan terluar Republik ini masih minim akses yang bahkan guru dan peserta didiknya tidak mengenal teknologi informasi dengan baik. Kecuali itu, perangkat pembelajaran berbasis digital yang ada pun terutama pada jenjang pendidikan dasar masih jauh dari memadai. Dengan kata lain, untuk mencapai kategori layak pembelajaran digital pada jenjang pendidikan tersebut masih “jauh panggang dari api”. Belum lagi kualitas tenaga pendidik yang perlu mendapat perhatian serius karena sebagian besarnya “buta” teknologi.

Dapat dibayangkan, kemampuan penguasaan teknologi informasi yang sangat minim pada sebagian besar tenaga pengajar terutama pada jenjang pendidikan dasar menjadi hutang politik yang harus dibayar hingga generasi mendatang. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan negara dalam melakukan peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga pendidik baik secara personal maupun kolektif di berbagai wilayah secara merata. Berdasarkan kondisi lapangan yang masih sangat berat tersebut, maka kebijakan terbaik adalah melakukan mitigasi masalah dan memetakan kendala pembangunan pendidikan untuk merumuskan kebijakan terbaik untuk merekonstruksi kualitas output pendidikan setelah pandemi berakhir.

Secara sosiologis, mengkomunikasikan data berdasarkan asumsi dan perkiraan untuk memenuhi kebutuhan politik adalah sebuah pembohongan publik. Untuk itu, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, suka tidak suka, mau tidak mau, kejujuran harus dikemukakan untuk memberikan pembelajaran bagi semua anak bangsa ke depan. Menyembunyikan kegagalan di balik kepalsuan dan kemiskinan prestasi kita adalah sebuah kejahatan yang tidak termaafkan dan akan tercatat dalam sejarah. Lebih-lebih jika publikasi kesuksesan semu itu digunakan untuk meraih mimpi yang bersifat subjektif. Sudah tidak lagi pada masanya, seseorang mengambil kesimpulan demi memuaskan kebutuhan politik dan mengorbankan kepentingan besar pembangunan nasional lebih-lebih menyangkut pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Presiden Republik Indonesia bahkan mendorong setiap lembaga kementerian menyampaikan laporan jujur tentang berbagai hasil dan kendala pembangunan di lapangan terutama selama masa pandemi Copid19. Hal ini terutama penting untuk pemetaan dan mitigasi masalah-masalah pembangunan untuk memperbaiki dan mengembalikan proses pembangunan menyeluruh sesuai dengan yang direncanakan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kondisi darurat dimana bencana telah menghancurkan sendi-sendi pembangunan yang dijalankan, sukses sebuah program pastilah menjadi berita yang menyenangkan.

Kita sepakat bahwa pandemi Covid19 adalah sesuatu yang berbahaya yang mungkin jika tidak ditangani dengan baik dapat saja menghancurkan satu generasi. Kita sepakat bahwa pandemi ini harus dihadapi bersama-sama, dan meminimalisasi resiko terburuk adalah sebuah kebijakan yang harus dambil oleh pemerintah. Namun demikian, kita juga sepakat untuk mendukung berbagai langkah yang diambil pemerintah khususnya Presiden Republik Indonesia untuk segera keluar dari krisis yang diakibatkan pandemi Covid19. Untuk itu, kita juga pasti sepakat bahwa kejujuran dalam menyampaikan berbagai persaoalan yang dihadapi di lapangan termasuk keberhasilan yang telah dicapai selama pandemi menjadi keharusan. Karena itu kita juga pasti sepakat untuk menyimpulkan secara berhati-hati berbagai persoalan yang terkait dengan bidang kerja kita masing-masing agar tidak menimbulkan prasangka dan perdebatan baru demi kepentingan yang bersifat temporer. Maka hal paling bijak yang dapat bersama-sama dilakukan oleh semua stake holder bidang pendidikan khususnya dalam kondisi darurat seperti sekarang adalah melakukan mitigasi sambil menyiapkan kemungkinan-kemungkinan terbaik yang bisa kita laksanakan untuk memperbaiki yang belum tercapai selama kondisi darurat dan setelahnya secara jujur dan bertanggungjawab,.

Semoga Kejujuran dan keikhlasan kita dapat menjadi salah satu strategi terbaik dalam melawan Pandemi Covid19….*

*) Penulis adalah Dr. R. Abdul Haris, M.Si, Koordinator bidang Tata Kelola Direktorat SMK, Kemdikbud

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi kanalwan.co.id

*) kanalwan.co.id terbuka untuk umum. Panjang naskah minimal 4000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@kanalwan.co.id

*) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed