Demokrat dalam jebakan kebenaran hukum dan politik

Bahwa suatu perusahaan yang berkedudukan di Indonesia wajib tunduk pada ketentuan pada undang- undang perseroan terbatas no. 40 Tahun 2007 baik dalam pendiriannya maupun dalam praktek praktek menjalankan roda organisasi perusahaan. Namun apabila di dalam perjalanan ditemukan adanya rapat luar biasa terkait dengan mengganti struktur Persero maka dengan demikian komposisi struktur bisa berbuah pembaharuan dan penghentian dipihak lainnya, namun tetap dalam rapat umum luar biasa tentunya akan di bebanin dengan bbrp syarat khusus dan setidak2 nya 2/3 dari komposisi kepemilikan saham.

Pada praktek nya, apabila terjadi sesuatu yg dianggap tidak sesuai dalam kaidah2 yg berlaku maka rapat umum luar biasa dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri umum. Namun, apabila ada pihak2 yang tidak terkait (tidak ada hubungan hukum) dalam Rapat umum luar biasa dalam perseroan, namun di gugat oleh perseroan atau sebaliknya dipengadilan negeri maka dapat dikatakan tindakan konyol tapi akan menjadi logis apabila ada indikasi atas niat yang buruk dalam suatu kepentingan tertentu.

Hingga saat ini sejak terpilih nya AHY pada tahun 2020 Selaku ketua umum Demokrat adalah suatu peristiwa reorganisasi partai berdasarkan konstitusi yang berlaku merupakan peristiwa yang lazim dalam praktek demokrasi, Sekalipun demikian bukan hal yang tidak mungkin apabila dalam perjalanan ada pihak2 tertentu yang tentu nya adalah anggota yang resmi dan punya hak suara dalam mengajukan kongres luar biasa apa bila adanya anggota yang mengklaim dengan menduga ada nya perbuatan perbuatan yang mencoreng partai dan pada akhirnya berujung dalam sengkarut gugat menggugat, maka dalam kerangka hukum dan politik masih dapat dianggap suatu kesatuan dalam kerangka negara demokrasi.

Berangkat dalam kacamata hukum dan politik maka, muncul nya KLB demokrat yang dilaksanakan di Sibolangit, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2021 yang di insiasi oleh oknum Partai yang telah dipecat ditambah dengan pihak luar partai jelas jelas melanggar kaidah2 hukum yang hidup di Indonesia, bahkan berangkat dalam kacamata politik nasional meninggalkan berita pembodohan dan menghancurkan logika politik yang etis, dimana seseorang yang menjabat aktif selaku Kepala staf presiden menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang menginisiasi perebutan ditubuh Partai Demokrat, jelas jelas diluar logika hukum dan politik namun dilumrahkan oleh pejabat yang berkuasa.

Berangkat melalui fakta yang terungkap secara telanjang dan terang benderang dipemukaan media serta dikonsumsi oleh rakyat, meninggal kan banyak pertanyaan dan tebak2 kan dengan judul bagaimana kah akhir nya? Dan bahkan banyak masyarakat yang telah menyamakan peristiwa ini seperti peristiwa dimasa lalu pada saat PDI mengalami persoalan yang sama namun dijawab dengan partai baru yang di munculkan Megawati pada saat itu dan dikenal sampai sekarang dengan PDI Perjuangan.

Perjalanan sejarah bisa berulang namun penyelesaian bisa berbeda, bisa saja saat itu Megawati cs mengajukan gugatan hukum namun apakah gugatan hukum yang diajukan saat itu menjadi solusi terbaik? Apakah ada kekhwatiran saat itu justru tersesat dalam kebenaran hukum? Apakah ada indikasi kecenderungan hukum yang tunduk pada kekuasaan? Atau jangan-jangan upaya hukum merupakan sarana yang sejak awal ditunggu oleh pihak yang berseberangan dengan Megawati cs.

Pengalaman adalah guru yang terbaik namun belum tentu menjadi solusi yang terbaik, sehingga belajar atas peristiwa tersebut, jika berangkat dalam kerangka hukum dan politik yang benar maka tidak ada urengensi yang sah dan legal disandingkan dengan yang illegal. Justru pihak yang dibenarkan menarik pihak yang tidak terkait menjadi faktor pengakuan yang menguntungkan pihak illegal.jika hari ini kebenaran menjadi relatif maka maka sudah seharusnya kita berpatokan pada hukum nasional, dan apabila hukum nasional menjadi jebakan, maka lebih baik memperhitungkan kembali langkah langkah strategis yang terbaik. Mengaku dan diakui adalah dua hal yang berbeda dan apabila dua hal ini berangkat dari kacamata kekuasaan maka kebenaran menjadi relatif. Justru pihak yang mengaku aku yang seharusnya mencari pengakuan di pengadilan dan menarik yang diakui, dan jika sebaliknya justru memberi sarana dan panggung pada pihak yang illegal.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed